Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka atau tidak tergantung kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolak ukur utama kemandirian daerah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan daerah (sustainabilitas). Istilah otonomi juga sama dengan istilah “swa”, misalnya swasembada, swadana, swakarya, dan swalayan.

Otonomi daerah yang diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebenarnya sangat diharapkan dapat mensejahterakan rakyat setempat, meringankan beban hidup, memberi jaminan kelayakan hidup, terpenuhinya layanan kesehatan dan pemerataan pendidikan serta harapan-harapan menggembirakan lainnya.

Namun realitanya, terkadang tidak ada perbedaan antara sebelum maupun sesudah otonomi daerah. Setelah pelaksanaan otonomi daerah, bahan kebutuhan sehari-hari dirasakan mahal, biaya pengobatan juga mahal demikian pula biaya pendidikan dirasa masyarakat juga sangat tinggi. Hal ini dikarenakan otonomi daerah yang diharuskan daerah meningkatkan kemandiriannya belum berjalan secara optimal. Mandiri dalam mengelola wilayah, mandiri dalam penggalian pendapatan asli daerah dan juga mandiri dalam pembiyaan kebutuhan/kepentingan wilayahnya.

Pembagian Kewenangan

Setelah disahkannya undang-undang otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah tentu berbeda dengan kewenangan pemerintah pusat. Perbedaan itu antara lain sebagai berikut:

Kewenangan Pemerintah Pusat

1. Merumuskan kebijakan perencanaan nasional
2. Mengendalikan dan mengawasi pembangunan nasional
3. Mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya strategis yang meliputi pendanaan, SDM, dan Teknologi
4. Hal yang diatur pemerintah pusat meliputi politik luar negri, Hankam, peradilan dan monete

Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Propinsi)

1. Mengatur dan mengurus kewenangan lintas kabupaten/kota
2. Menyelenggarakan kewenangan kewenangan pusat yang dilimpahkan dalam rangka dekosentrasi

Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Kota/Kabupaten)

1. Mengurus rumah tangga daerah
2. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah

 

Sumber : http://www.anneahira.com/otonomi-daerah.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s